12 Provinsi Umumkan UMP 2027: Daftar & Dampak ke Payroll

Too long to read?

Let ChatGPT summarize this Smart Salary article for you in seconds.

Sabtu, 21 November 2026 adalah batas akhir penetapan UMP 2027. Sampai hari itu, baru 12 dari 38 provinsi yang mengumumkan angkanya. Kalau Anda mengelola payroll di lebih dari satu provinsi, daftar yang belum lengkap itu jadi masalah Anda sendiri: payroll Januari harus mulai dihitung, sementara sebagian angka dasarnya belum keluar.

Artikel ini merangkum 12 provinsi yang sudah mengumumkan, lengkap dengan angka 2026 sebagai pembanding, lalu menerjemahkannya ke pekerjaan payroll yang nyata. Sumber angka: Bisnis.com, 21 November 2026, ditinjau 21 November 2026. Kami sudah menghitung ulang setiap persentase dari nominal yang dipublikasikan, dan mencatat di bawah tabel mana yang cocok dan mana yang tidak.

Batas Waktu yang Perlu Anda Catat

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut batas penetapan mengacu pada PP No. 49/2025 tentang Pengupahan. Pedoman penghitungannya dituangkan dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Ready to see Smart Salary in action?

Book a free demo and see how it fits your team’s payroll.

Book a Demo
  • 21 November 2026: batas akhir penetapan UMP oleh gubernur di 38 provinsi.
  • 26 November 2026: batas penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), yaitu lima hari setelah UMP.
  • 25 November 2026: batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), bagi gubernur yang juga menetapkannya.
  • 30 November 2026: batas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), lima hari setelah UMK.
  • 1 Januari 2027: seluruh angka UMP, UMSP, UMK dan UMSK berlaku serentak.

Perhatikan jarak antara 30 November dan 1 Januari. Anda punya sekitar empat minggu kerja untuk memasukkan angka final ke sistem, menyesuaikan kontrak, dan menjalankan payroll Januari. Itu termasuk libur akhir tahun.

Daftar UMP 2027 di 12 Provinsi

Diurutkan dari nominal tertinggi, bukan urutan pengumuman, supaya lebih mudah dipakai sebagai pembanding.

Provinsi
UMP 2026
UMP 2027
Kenaikan (Rp)
Kenaikan (%)
DKI Jakarta
5.729.876
6.136.941
407.065
7,10%
Bali
3.207.459
4.559.287
1.351.828
42,15%
Sulawesi Utara
4.002.630
4.323.465
320.835
8,02%*
Kepulauan Riau
3.879.520
4.229.356
349.836
9,02%
Sumatra Selatan
±3,94 juta
±4,21 juta
267.096
6,77%
Kalimantan Timur
3.762.431
4.046.360
283.929
7,55%*
Riau
3.780.496
4.031.142
250.646
6,63%
Kalimantan Utara
3.775.243
4.027.901
252.658
6,69%*
Sumatra Utara
3.228.971
3.410.000
181.029
5,61%
Banten
3.100.881
3.372.828,70
271.947,70
8,77%
Lampung
3.047.734
3.285.152,48
237.418,48
7,79%
Nusa Tenggara Timur
2.455.498
2.602.441
146.943
5,98%*
Sumber nominal: Bisnis.com, 21 November 2026. Tanda (*) berarti persentase tidak disebutkan di sumber dan kami hitung sendiri dari dua nominal tersebut.

Tiga catatan ketelitian, supaya Anda tidak memakai angka yang salah:

  • Sumatra Selatan dipublikasikan dalam bentuk pembulatan, yaitu naik Rp267.096 atau 6,77% menjadi sekitar Rp4,21 juta. Nominal persisnya belum terbaca di sumber, jadi ambil dari SK gubernur sebelum masuk ke sistem.
  • NTT sedikit berbeda. Sumber menulis kenaikan 5,97%, tetapi selisih dua nominalnya (Rp2.602.441 dikurangi Rp2.455.498 sama dengan Rp146.943) menghasilkan 5,98%. Selisihnya 0,01 poin persentase, murni pembulatan, dan tidak mengubah nominal yang Anda bayar.
  • Rentang kenaikan sangat lebar, dari 5,61% di Sumatra Utara sampai 42,15% di Bali. Artinya tidak ada satu angka nasional yang bisa Anda pakai untuk semua cabang.

Kenapa Angka Bali Naik 42,15%?

Ini angka yang paling perlu Anda verifikasi sebelum dipakai. Kenaikan 42,15% berada jauh di luar pola sebelas provinsi lain, yang semuanya berada di rentang 5,61% sampai 9,02%.

Aritmetikanya sendiri konsisten dengan nominal yang dipublikasikan: Rp4.559.287 dikurangi Rp3.207.459 sama dengan Rp1.351.828, dan Rp1.351.828 dibagi Rp3.207.459 sama dengan 42,15%. Jadi persentase itu bukan salah ketik dari nominalnya.

Yang belum bisa kami pastikan adalah apakah nominal 2027 tersebut murni UMP, atau sudah mencakup komponen lain. Sebelum Anda memakainya untuk menghitung anggaran cabang Bali, minta salinan Keputusan Gubernur Bali dan baca angka yang tertulis di sana. Perbedaan antara 42,15% dan rata rata 7% bukan selisih yang bisa diserap diam diam oleh anggaran.

Bagaimana Angka Ini Dihitung Pemerintah

Untuk daerah yang sudah punya upah minimum 2026, penghitungan 2027 memakai formula penyesuaian dalam PP No. 49/2025, perubahan kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. Formulanya memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, lalu dikalikan nilai alfa.

Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai 1. Menurut Yassierli, alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penentuannya mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Penentuan alfa untuk UMP dilakukan Dewan Pengupahan Provinsi. Untuk UMK, penghitungan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Data KHL 2026 dari Badan Pusat Statistik dipakai sebagai salah satu dasar, dengan KHL provinsi untuk UMP dan KHL kabupaten/kota untuk UMK.

Praktisnya: alfa yang berbeda per provinsi adalah alasan mengapa rentang kenaikannya lebar. Jangan memproyeksikan kenaikan satu provinsi ke provinsi lain. Kalau Anda sedang menyusun angka, pendekatan skenario lebih aman, dan itu kami bahas di proyeksi UMP 2027 serta di panduan budgeting HR 2027.

Penting: UMP Bukan UMK, dan UMP Bukan Patokan Gaji Semua Karyawan

Dua kesalahan yang berulang setiap tahun, dan keduanya mahal.

Pertama, UMP bukan UMK. UMP berlaku di tingkat provinsi, UMK di tingkat kabupaten/kota. Di banyak daerah UMK lebih tinggi daripada UMP, dan UMK itulah yang berlaku bagi karyawan di wilayah tersebut. Batas penetapan UMK adalah 25 November 2026, empat hari setelah UMP. Jadi daftar di atas belum tentu angka final yang Anda pakai. Kalau kantor Anda ada di Bekasi, Gresik atau Kutai Kartanegara, angka yang mengikat adalah UMK masing masing, bukan UMP provinsinya.

Kedua, UMP adalah lantai, bukan acuan kenaikan. UMP menetapkan batas terendah upah untuk karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun. Ia bukan instruksi untuk menaikkan semua gaji sebesar persentase yang sama. Kalau Anda menaikkan seluruh grade sebesar 7,1% hanya karena UMP Jakarta naik 7,1%, struktur upah Anda akan melar tanpa dasar, dan anggaran tahun depan menanggung akibatnya.

Yang perlu Anda lakukan adalah mencari karyawan yang upahnya berada di bawah lantai baru, lalu menaikkan mereka ke lantai itu. Setelah itu baru periksa apakah jarak antar grade masih masuk akal.

Apa yang Berubah di Payroll Januari 2027

Kenaikan UMP tidak berhenti di kolom gaji pokok. Ia menggeser beberapa angka turunan sekaligus.

Bagi karyawan, yang terlihat adalah nominal di slip gaji. Perubahan upah pokok ikut menggeser perhitungan lembur, karena dasar perhitungannya adalah upah sebulan. Pastikan format slip gaji Anda menampilkan komponen yang berubah, supaya pertanyaan ke HR berkurang di bulan pertama.

Bagi tim HR, pekerjaannya ada di data. Setiap karyawan perlu terhubung ke lokasi kerja yang benar, karena lantai upahnya mengikuti lokasi itu. Perusahaan dengan banyak cabang paling rentan di sini, dan kami pernah membahas mekanismenya di cara menghitung biaya gaji per karyawan antar cabang. Untuk bisnis multi lokasi seperti restoran dan kafe, pola yang sama muncul di payroll multi outlet.

Bagi finance, yang berubah adalah beban. Upah pokok yang naik menggeser dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menggeser perhitungan PPh 21, dan menaikkan dasar perhitungan THR tahun depan. Biaya lembur juga naik, dan kalau Anda sedang mengetatkan pos itu, anggaran biaya lembur adalah titik awal yang masuk akal.

Tiga Hal yang Biasanya Terlewat

  1. Karyawan kontrak dan karyawan baru. UMP berlaku untuk keduanya, dan kontrak yang ditandatangani dengan angka lama perlu diperbarui. Kalau status hubungan kerja di perusahaan Anda masih campur, perbedaan PKWT dan PKWTT menentukan dokumen mana yang harus direvisi.
  2. Data karyawan yang belum rapi. Kalau ada karyawan yang sudah keluar tapi masih aktif di sistem, atau karyawan baru yang lokasi kerjanya belum diisi, penyesuaian UMP akan salah sasaran. Bereskan dulu, dan cara merapikan data karyawan sebelum tahun baru memuat urutannya.
  3. Sisa cuti yang diuangkan. Kalau kebijakan Anda mengizinkannya, nilai uangnya mengikuti upah. Upah yang berubah di Januari membuat perhitungan akhir tahun dan awal tahun berbeda, dan aturan cuti tahunan yang diuangkan menjelaskan dasarnya.

Sebelum Desember habis, jalankan juga checklist audit payroll akhir tahun. Lebih murah menemukan selisih di Desember daripada di bulan ketiga tahun berikutnya.

Langkah Berikutnya

Urutan yang kami sarankan, dan bisa dikerjakan minggu ini:

  1. Tarik daftar karyawan per lokasi kerja, bukan per departemen.
  2. Tandai siapa saja yang upahnya di bawah lantai baru provinsi atau kabupaten/kotanya.
  3. Tunggu UMK untuk lokasi yang menetapkannya, lalu pakai angka yang lebih tinggi antara UMP dan UMK.
  4. Minta salinan SK gubernur untuk setiap provinsi tempat Anda beroperasi. Berita lebih cepat, SK yang mengikat.
  5. Hitung selisih totalnya, lalu bawa satu angka itu ke finance sebelum anggaran Januari ditutup.

Pekerjaan paling berat di proses ini bukan menghitung, melainkan memastikan setiap karyawan terhubung ke lokasi kerja dan komponen upah yang benar. Software payroll Smart Salary dan aplikasi HRIS mengakomodasi struktur multi cabang dengan komponen upah yang berbeda per cabang, sehingga penyesuaian dilakukan di level cabang, bukan satu per satu per karyawan.

Dari sisi karyawan, slip gaji bulan Januari bisa dibuka langsung dari ponsel lewat aplikasi Smart Salary Mobile, bersama pengajuan cuti dan lembur. Itu mengurangi antrean pertanyaan ke HR di bulan pertama setelah angka berubah.

Kalau Anda ingin memetakan dampaknya ke anggaran cabang Anda sendiri, hubungi tim kami. Daftar di atas akan kami perbarui begitu provinsi lain mengumumkan angkanya.

Catatan: pada hari yang sama, Bisnis.com juga melaporkan penetapan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3.000.000 atau naik 29,44%, serta menerbitkan daftar versi 13 provinsi beberapa jam setelah artikel yang kami rujuk. Jumlah provinsi dalam daftar ini mengikuti laporan per 21 November 2026 dan masih bertambah. Semua angka dalam artikel ini bersumber dari laporan tersebut dan perlu dikonfirmasi terhadap Keputusan Gubernur masing masing sebelum dipakai untuk payroll.

Digital Marketing at  | Marketing | Web | + posts

Agung Sukariman memiliki pengalaman 9 tahun di bidang digital marketing dan lebih dari 6 tahun dalam solusi B2B. Ia membantu UKM dan perusahaan besar meningkatkan efisiensi serta pertumbuhan bisnis melalui strategi HR dan payroll berbasis data. Di Smart Salary, Agung berfokus membuat sistem HRIS dan software payroll mudah dipahami oleh pelaku bisnis agar dapat mengelola karyawan dengan lebih efektif.

✨ Ask AI which HR & payroll platform is best. See what it says!

Scroll to Top
WhatsApp